Kenaikan Harga BBM tahun 2002

Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) membuat resah banyak orang khususnya para pemilik kendaraan. Harga BBM yang naik menyebabkan pengeluaran para pemilik kendaraan untuk bahan bakar kendaraannya juga naik. Sebenarnya bukan hanya para pemilik kendaraan saja yang di buat pusing, para masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pun di buat pusing. Bagaimana tidak, dengan naiknya harga BBM otomatis harga angkutan naik, dengan demikian harga barang dan jasa yang menggunakan jasa angkutan tersebut juga ikut naik. Kenaikan harga BBM berdampak sangat besar bagi perekonomian Indonesia, dengan BBM naik harga-harga kebutuhan pun ikut naik harganya.

TABEL DAFTAR KENAIKAN HARGA BBM

(bukan harga dalam eceran)

Berlaku sejak Kamis 17 Januari s/d 28 Februari 2002

Jenis BBM	Harga Lama Rp	Harga Baru Rp	Kenaikan Rp	Prosentase %
Premium	1450	1550	100	6.89%
Solar	900	1150	250	27.78%
Minyak tanah	510	600	90	18%
Minyak diesel	920	1110	190	20.65%
Minyak bakar	670	925	255	38.05%

Sumber: pengumuman pemerintah

Dari tabel di atas dapat dilihat kenaikan harga paling tinggi terjadi pada BBM jenis minyak bakar, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 225. kenaikan dapat dilihat dari harga lama sebesar Rp 670 menjadi Rp 925. Dan prosentase kenaikan harga jenis BBM tersebut sebesar 38.05 %.

Kenaikan harga paling kecil terjadi pada jenis BBM minyak tanah. Minyak tanah engalami kanaikan harga sebesar Rp 90, yaitu dari harga awal Rp 510 menjadi Rp 600. Dan prosentase kenaikan dapat dilihat pada tabel yaitu sebesar 18%.Dari tabel di atas dapat di lihat pula prosentase kanaikan jenis BBM selain minyak bakar dan minyak tanah, yaitu premium sebesar 6.89%, solar 27.78%, dan minyak diesel sebesar 20,65%.

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada awal bulan Januari 2002 merupakan hal yang tidak mengagetkan lagi bagi masyarakat. Mengingat para wakil rakyat (DPR) sudah memberikan berbagai pertimbangan yang cukup matang dengan melihat dari berbagai sisinya. Sudah selayaknya rencana kenaikan BBM tersebut perlu disikapi secara arif, namun disisi lain juga harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu.

“Melarikan Diri dari Pajak”

Pengertian, ciri-ciri & jenis pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Ciri-ciri pajak

• Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
• Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
• Pemungutan pajak dapat dipaksakan
• Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara Jenis Pajak.

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

*Pajak Negara

Pajak penghasilan

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak Bumi dan Bangunan

*Pajak Daerah

Pajak Kendaraan bermotor

Pajak radio

Pajak reklame

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Ciri_pajak)

Seperti yang kita ketahui pajak merupakan pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, dan juga merupakan iuran yang dapat dipaksakan karena di atur dalam UU.Terdapat pula lembaga khusus yang mengelola masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena itu sudah jelas bahwa membayar pajak kepada Negara merupakan hal yang wajib untuk di laksanakan.

Namun fakta terkini yang membuat miris untuk di dengar yaitu terdapat banyak warga Indonesia yang tidak taat pajak (tidak mau membayar pajak). Entah apa alasan mereka tentang ketidaktaatannya membayar pajak. Padahal sudah terlihat jelas dalam Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Ciri_pajak)

Fakta yang terlihat saat ini merupakan hal yang memalukan dimana banyak orang-orang yang melarikan diri dari kewajibannya dalam membayar pajak, apalagi bagi pengusaha atau bahkan tingkat konglomerat yang tidak mau membayar pajak seperti yang sedang marak di beritakan saat ini. Hal tersebut pantaslah untuk di jadikan salah satu alasan mengapa tingkat kemiskinan di Negara ini masih belum jua terselesaikan, bagaimana Negara dapat memakmurkan atau mensejahterakan rakyatnya jika dari warganya sendiri banyak yang tidak mau membayar pajak.

Sanksi tidak membayar pajak

Sanksi administratif bagi wajib PBB telah diatur dalm UUPBB yaitu Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) dan dalam Pasal 11 Ayat (3) UUPBB adalah sebagai berikut:

a. denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) walaupun sudah ditegur secara tertulis seperti yang dirumuskan dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) UUPBB.

b. denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang melaporkan data obyek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Drirektorat Jendral Pajak). Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b dan Ayat (4) UUPBB.

c. dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan,yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan untuk pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau pembayaran kurang, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU PBB. Dalam penjatuhkan sanksi Administratif dilakukan oleh aparatur negara yang terdiri dari fungsionaris/ pejabat atau lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan segala ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. (http://one.indoskripsi.com/node/10057)

Dengan adanya ancaman sanksi - sanksi bagi yang tidak mau taat pajak tersebut, sebagai warga Negara seharusnya kita menaati peraturan yang telah di buat yang berkenaan dengan wajib pajak. Kita harus menyadari bahwa sebenarnya alokasi dari pajak yang kita bayarkan berdasarkan ketentuan yang ada merupakan usaha untuk mencapai kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum bagi semua warga Indonesia .